Sangat surprise rasanya ketika saat terkantuk-kantuk saya mendengar bunyi klakson mobil didepan rumah tak berpagarku. Namun kok ada suara anak bayi/anak kecil menangis, siapakah gerangan tamuku itu?
Rupanya saya kedatangan tamu special teteangga tak jauh dari rumah Kang Pepih guru ICT-ku, beliau bernama Bapak Jendral. Purn. Azhari kader dari Partai Hanura yang nasibnya sama diperdagangkan oleh KPU Hak Konstitusionalnya untuk menjadi anggota DPR RI dari putaran ke 3.
Sesungguhnya saya tentu masih ingat janji kepada beberapa teman maya yang dekat dihati para Kompasianaers sekalian – Kang Pepih, Mbak Linda, Mbak Rosiy, Mas Kalimasada, Oom Jay, Pak Prayitno, dan lainnya yang belum sempat saya sebut satu persatu… bahwa ada hutang menulis tentang film yang belum saya tuntaskan. Namun kedatangan Pak Jendral – demikian saya memanggil ‘sok akrab’nya – yang serta merta pastilah sangat penting. Apalagi bila saya melihat beliau dating dengan sepasang anak-mantu dan cucu bontotnya yang belum lagi setahun usianya. Pak Jendral adalah mantan Kepala Bais dimasa masih menjabat. Dan partai beliau HANURA (Hati Nurani Rakyat) adalah tempat berkumpulnya para purnawirawan Pol-Mil. Sehingga setiap informasi yang datang tentu memiliki tingkat kecepatan dan keakurasian yang sangat ‘mewah’ dan precise!
Tak hendak menjustifikasi Presiden SBY dan Mayjend Yahya Ketua Bapilu Partai Demokrat, namun data yang saya up-load ini semoga dapat disampaikan – melalui beberapa teman jurnalis di grup Kompas dan kompasianaers lainnya – kepada Presiden SBY langsung. Agar kami ber-14 (empat belas) – ternyata, bukan 16 – mendapatkan kembali HAK KAMI untuk dilantik yang tertunda seharusnya tanggal 1 kemarin.
Kami tahu bahwa hamper ratusan bahkan ribuan KEPPRES yang telah dikeluarkan Presiden baik Soeharto s/d SBY sulit untuk ditelan kembali seperti menelan ludah sendiri. Namun saya sebagai rakyat biasa pembayar pajak yang taat serta tidak pernanh menjadi criminal ingin mengingatkan Presiden SBY, bahwa kejahatan konstitusi KPU sejak diumumkan kemarin dimana dimenit yang sama “menghasilkan” GEMPA di Tasikmalaya, dan disusul pada saat pelantikan ABAL-ABAL lalu “menghasilkan” GEMPA dimana dimenit yang sama di Padang, Sumatra Barat. “Dosa” politik yang sudah sedemikan jauh sebaiknya jangan ditambah lagi oleh atau melalui Presiden SBY tanpa ‘berani’ MENEGUR KERAS Ketua Bapilu Partai Demokrat yang menurut info ‘orang-orang’ BAIS memaksa Pak Hakim MK Mufti menandatangani HAL YANG HARAM secara konstitusi dengan ‘bisikan’ DIMINTA oleh Pak SBY. PAdahal info yang sampai kekami hanya karena ingin MENG-GOAL-KAN perempuan ‘istimewa’ beliau bernama LINDA MEGAWATI sehingga Hak Konstitusional Wasekjen Partai Demokrat sahabat sejak remajaku mbak Ani (Fariani Sugiharto)/kakak dari Denny JA jadi hilang.
Saya sudah tidak ingin melakukan apapun juga, karena pola dari kejahatan ini persis seperti Pilkada Banten 2006 sepaket dengan dugaan ijazah aspal (asli tapi palsu) Ratu Atut Chosiyah dari Universitas Borobudur, Jakarta Timur hanya dalam 8 (delapan) bulan saja selesai S1-nya. Daaan… tidak ada hasil juntrung dari seluruh penyelenggara dan lembaga Negara RI yang berpihak kepada penegakan hukum yan adil dan setara – termasuk Presiden dan Wapres-nya!
Saya pribadi tinggal menunggu REVOLUSI rakyat, yang rasanya akan terjadi ndak lama lagi deh…
Ya Allah… lindungi kami semua yang masih percaya pada kebenaran-Mu… Allahu Akbar! Kita belum merdeka!
Categories:
Tags: DPR RI Putaran 3, korupsi, kpu, ma, Manipulasi, marissa haque, Penegakan Hukum, presiden sby
By: 
