Ahmad Zulfikar Fawzi (Ikang Fawzi)

Presiden SBY sudah menegaskan tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu?

Konfirmasi langsung dari Mensesneg yang menyatakan bahwa Presiden SBY menerima laporan dari Menkeu soal Bank Century pada 13 November 2008, di tengah kehadiran presiden dalam pertemuan G-20 di Washington, AS. Pertanyaan publik: Apakah SBY tahu soal Bank Century dan memberikan perintah untuk menyuntik dana itu?

Kalaupun SBY mengizinkan dan memberi perintah atas hal ini, sebenarnya patut dipahami karena beberapa alasan. Pertama, para deposan besar yang digosipkan di komunitas perbankan adalah Sampoerna dan Hartati Murdaya. Sumber internal yang tidak dapat dikonfirmasi menyatakan bahwa Sampoerna punya penempatan per November 2008 sekitar Rp 1.895 miliar, sedangkan Hartati punya hanya sekitar Rp 321 miliar.

Seperti diketahui keduanya adalah penyumbang logistik SBY dalam Pemilu 2009. Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional yang menjadi corong SBY, sedangkan Hartati merupakan host tetap acara-acara besar SBY di Kemayoran. Amat wajar bila sumbangan mereka tidak hanya sebatas hal tersebut di atas, apalagi pada saat itu waktu menjelang pileg 2009.

Kedua, dengan peran PPATK dan aturan soal pencucian uang yang semakin ketat, maka cara paling mudah untuk ‘mengesahkan’ sumbangan demi kepentingan pemilu bagi SBY adalah dengan skema Bank Century ini. Dengan suntikan dana dari LPS, maka deposan besar dapat menarik uangnya dari Bank Century.

Dengan sedikit cara pencucian dapat diatur agar seolah-olah memang ada placement besar di masa lalu oleh para deposan besar ini di Bank Century, lalu ditarik oleh mereka dan disalurkan sebagai dana pemilu. Praktek yang berbeda tapi dalam skema ketrampilan yang mirip adalah cessie Bank Bali pada masa lalu, ketika kekuasaan menarikkan deposito (atau tagihan) mendapatkan fee yang waktu itu akan digunakan Golkar oleh Akbar Tandjung. Jadi apakah SBY mengetahui dari awal soal Bank Century ini?

Jika kita membaca tulisan di atas, nampak ada indikasi kuat SBY juga mengetahui, bahkan ‘mungkin’ menyetujui bail-out Bank Century. Tidak mungkin Menteri Keuangan, walaupun didukung Bank Indonesia, berani membuat kebijakan seperti itu tanpa persetujuan presiden. Apalagi, kemungkinan besar Wapres Jusuf Kalla tidak setuju. Tentu, dalam teori bargaining power, Sri Mulyani mau berhadapan dengan wapres karena dia telah didukung oleh presiden.